Mahar politik yang akhir - akhir ini menjadi ramai diperbincangkan di awal tahun politik merupakan akumulasi politik akibat semakin tingginya harga politik di Indonesia. Mahar politik itu antara ada dan tiada tergantung darimana prespektif kita dalam menyikapi kewajarannya. Seperti banyak orang mengatakan bahwa saat ini kita sedang menjalankan yang namanya industri politik, bagi yang menganggap politik ini industri bisa jadi mahar itu sebuah kewajaran karena itu dianggap modal.
Fenomena politik kita yang terjadi selama ini menurut saya bahwa permasalahannya ada pada sistem, sistem demokrasi kita yang memang memberikan ruang seperti ini dimana yang berduit dan yang disokong yang berduit yang menjadi penguasa dan mengelola negeri ini. dan itu semakin ditunjang oleh karena kondisi masyarakat yang dihadapkan dengan banyaknya permasalahan ekonomi.
Mungkin saya hanya ingin memberikan pandangan saya saja yang sederhana, sehingga kita semua bisa memahami. Saya menganalogikan begini, setiap manusia disemua lapisan masyarakat pada dasarnya pasti memiliki yang namanya hasrat atau dengan istilah lain yakni “libido”. Ketika berbicara tentang politik tentulah kita berbicara hal tentang libido politik dan hampir semua orang memiliki itu meskipun itu tanpa disadari. Bahkan saat kita mengatakan “saya tidak suka politik” sebenarnya hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam diri kita memiliki hasrat atau libido pada politik, perumpamaannya jika kita mempunyai hasrat kepada seseorang maka apapun yang dilakukannya pasti akan jadi perhatian kita dengan menghasilkan berbagai kesimpulan entah baik maupun kata “saya tidak suka dengan dia” dan itu diucapkan bisa berulang - ulang yang semakin menunjukkan bahwa kita peduli dengan dia. Berbeda lagi jika benar - benar kita yang tidak suka maka kita lebih bersikap acuh tak acuh atau apatis
Mengingat hai ini maka perlu adanya cara agar hasrat atau libido politik ini tersalurkan dan cara itu adalah membangun sebuah sistem yang bisa menyalurkan hasrat politik diseluruh tingkat masyarakat dan sistem ini dapat dijalankan sekaligus mengedukasi bagaimana kita belajar sebagai seorang pemimpin untuk ligkungan masyarakat dari yang terkecil, dalam permisalan begini, untuk menjadi Ketua RT syaratnya ada lingkungan masyarakat, ingin jadi ketua RW syaratnya pernah menjadi ketua RT dan begitu seterusnya berjenjang dan berkala. Untuk mengikuti Pemilihan Legisatif Daerah Tingkat II setidaknya pernah terlibat di kegiatan kemasyarakatan setngkat kecamatan dan begitu seterusnya ketingkat masyarakat yang lebih luas bahkan mungkin bisa menjadi referensi masyarakat nantinya untuk ke tingkat nasional.
Jika sistem itu bisa berjalan maka masyarakat bisa lebih objektif dalam menyikapi dinamika politik yang selama ini selalu meningkatkan tensi politik dan bisa menimbulkan perpecahan, tercerai berai dan mengancam kedaulatan NKRI.
Semoga tulisan singkat saya ini bisa bermanfaat baik buat saya mupun kita semua, terima kasih.
#ekahope
#sayaindonesia
